Inggris mewajibkan pemindaian ID atau wajah sebelum Anda dapat membuat akun media sosial
Pemerintah Inggris akan melarang pengguna media sosial di bawah 16 tahun, dengan peraturan yang akan ditetapkan sebelum Natal dan peraturan tersebut akan berlaku pada musim semi 2027.
Sumber: bleepingcomputer. com
Perkembangan ini menjadi salah satu sorotan penting dalam perkembangan keamanan siber. Pemerintah Inggris akan melarang pengguna media sosial di bawah 16 tahun, dengan peraturan yang akan ditetapkan sebelum Natal dan peraturan tersebut akan berlaku pada musim semi…
Pemerintah Inggris akan melarang pengguna media sosial di bawah 16 tahun, dengan peraturan yang akan ditetapkan sebelum Natal dan peraturan tersebut akan berlaku pada musim semi 2027.
Untuk menegakkannya, platform harus memeriksa usia penggunanya. Dalam praktiknya, hal ini berarti siapa pun yang membuka akun baru kemungkinan besar harus membuktikan bahwa mereka berusia di atas 16 tahun dengan mengunggah tanda pengenal atau melewati pemindaian usia wajah, pemeriksaan serupa yang diterapkan oleh situs dewasa yang melayani pengunjung di Inggris sejak Juli 2025 berdasarkan Undang-Undang Keamanan Online.
Jika Anda membuat akun media sosial dari awal setelah peraturan tersebut berlaku—misalnya Anda menginginkan akun baru dengan nama samaran, atau Anda hanya pengguna baru—tidak ada sinyal pasif yang berlaku, dan langkah mundurnya persis seperti yang dijelaskan dalam lembar fakta: pemeriksaan pengenalan wajah, atau unggahan tanda pengenal.
Sejak 25 Juli 2025, Undang-Undang Keamanan Online mewajibkan situs dewasa dan situs sensitif lainnya untuk menjalankan pemeriksaan usia yang "sangat efektif" (biasanya unggahan tanda pengenal atau selfie usia wajah) untuk setiap pengguna, tanpa pengecualian.
Ofcom telah diminta untuk melakukan studi cepat tentang cara memverifikasi apakah seseorang berusia di atas 16 tahun. Lembar fakta yang disebutkan di atas juga mencatat bahwa pembuktian bahwa Anda berusia di atas 18 tahun "bisa sesederhana pemeriksaan pengenalan wajah."
Lain ceritanya dengan tindakan keras khusus anak-anak. Pada bulan Februari 2026, pemerintah mengatakan bahwa konsultasi kesejahteraannya akan mengkaji "pilihan untuk membatasi usia atau membatasi penggunaan VPN oleh anak-anak," dan pada bulan Januari 2026 House of Lords membuat pemerintah kalah, memberikan suara 207 berbanding 159 untuk amandemen RUU Kesejahteraan Anak dan Sekolah yang mengharuskan para menteri untuk melarang penyedia VPN melayani anak-anak di Inggris.
Secara keseluruhan, perkembangan ini memberi gambaran tentang arah terbaru di perkembangan keamanan siber dan alasan mengapa topik ini tetap relevan untuk terus dipantau.